Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007, tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota, pada Bab II Pasal 15 disebutkan bahwa Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Selanjutnya dalam Pasal 16 disebutkan bahwa BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :
a.    Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam
        penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang
        ketersediaan dan P4GN; dan
b.    Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur
       perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi
       dan kewenangannya masing-masing.

Lebih lanjut pada pasal 17 disebutka, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas, BNP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.     Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam
        penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang keter-
        sediaan dan P4GN
b.     Pengoperasian Satuan Tugas yang  terdiri  atas  unsur  perangkat  daerah  dan
        instansi pemerintah di Provinsi dibidang  P4GN  sesuai  dengan  bidang  tugas
        fungsi dan kewenangan masing-masing.
c.     Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
        prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Provinsi
        sesuai dengan kebijakan operasional BNN
d.     Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan
        operasional BNN.

SUSUNAN ORGANISASI
Susunan organisasi BNP terdiri atas :

a.     Ketua             :  Wakil Gubernur
b.     Anggota         :  Pimpinan perangkat Daerah Provinsi dan Instansi terkait
c.     Sekretaris
        merangkap
        anggota         :  Kepala Pelaksana harian Badan Narkotika Provinsi

PELAKSANA HARIAN BNP
Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNPdibentuk Pelaksana Harian BNP yang selanjutnya disebut Lakhar BNP.

Lakhar BNP berada dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP
Lakhar BNP dipimpin  oleh Kepala  Pelaksana Harian BNP yang selanjutnya disebut Kalakhar BNP.
Lakhar BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP dibidang P4GN
Lakhar BNP terdiri atas :
a.     Sekretariat dengan maksimal terdiri atas 4 (empat) Bidang
        dan 3 (tiga) Bagian, sedangkan  Bagian terdiri dari paling banyak 2 Sub Bagian.
b.     Bidang (maksimal terdiri dari 3 Sub Bidang)
c.     Satuan Tugas, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal
        dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait.